178 - Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) memastikan tak ada rencana untuk pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). JK menyebut yang akan diterapkan adalah kebijakan pertumbuhan negatif (negative growth) terhadap sumber dayanya.
"Ini bukan tiba-tiba dipensiunkan, jadi tidak di-PHK. Pegawai negeri tidak ada istilah PHK. Ini hanya pensiun alamiah saja. Ini katakanlah cuma negative growth," kata dia di Istana Wapres, Jakarta, dilansir dari situs setkab.go.id, Senin 6 Juni 2016.
JK mengatakan pertumbuhan negatif ini dilakukan terhadap jumlah PNS di kementerian dan lembaga (K/L). Langkah ini dilakukan mengingat ada program moratorium penambahan PNS.
"Negative growth itu nantinya delapan tahun, rencananya, karena belum disetujui. Jadi, misalnya, yang akan pensiun ada 100 orang, maka yang direkrut baru hanya 50 orang," kata dia.
Menurut JK, moratorium penambahan selama delapan tahun itu dilakukan dengan perhitungan ada selisih sebanyak 500 ribu pegawai yang pensiun hingga 2019.
“Ini kan moratorium sampai 2019, sama sekali tidak tambah. Supaya kalau ada pensiun 100 orang, misalnya, yang diganti hanya 50 karena semuanya sudah melalui teknologi,” terang Wapres.
Dalam rapat koordinasi terkait rencana rasionalisasi PNS, Wapres pun mengemukakan, proses tersebut akan dimulai secara bertahap, mulai dari pelatihan hingga perbaikan sistem penggajian dan peta jalan (roadmap) kebijakan yang akan diambil.
"Ada daerah yang biaya pegawainya 80 persen daripada APBD, makanya pembangunan tidak bisa jalan, akhirnya biaya pelayanan publik secara presentase menurun, walaupun jumlahnya tentu tidak berapa banyak, sehingga harus dibikin roadmap-nya. Kami meminta delapan tahun roadmap-nya," kata dia. (Ism)
sumber : dream.co.id
